Reformasi Birokrasi dan Pengawasan Ketat Pengelolaan Keuangan Sekolah
Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi Dalam Pendidikan
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) bersama Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Yayasan Cahaya Guru (YCG) menyelenggarakan Seminar pendidikan bertajuk “Mewujudkan Revolusi Mental Melalui Transparansi Anggaran Pendidikan dan Penindakan Korupsi Dalam Pendidikan” dengan narasumber Lasro Marbun (Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta) dan Febri Hendri (ICW). Seminar diselenggarakandalamrangka memperingati “Hari Guru Internasional”, pada selasa 7 Oktober 2014 di gedung Diinas Pendidikan DKI Jakarta.
Maraknya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan sekolah, baik yang bersumber dari Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) maupun dana masyarakat melalui komite sekolah menimbulkan banyak pertanyaan dan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah dan sekolah.
Anggaran bidang pendidikan dalam APBN yang mencapai lebih dari Rp 400 T patut diapresiasi, namun apakah benar bahwa anggaran tersebut sudah tepat dan bagaimana sistem kontrol yang dibangun agar anggaran tersebut di kelola secara baik, akuntabel dan transparan? Bagaimana pula pengelolaan dana BOS dan BOP di level sekolah? Masalah ini menarik untuk didiskusikan. “Sulit bicara kualitas pendidikan jika korupsi dalam pendidikan tidak ditindak tegas. Untuk itulah pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan Inspektorat, BPK dan KPK dalam upaya mengawasi tata kelola keuangan di sekolah-sekolah di Jakarta,” ujar Lasro Marbun, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
“Hasil pemantauan FSGI, titik-titik yang rawan menjadi lahan korupsi adalah “Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) mulai dari pendaftaran, pemberkasan dan saat cair. Praktek pungutan liar,setoran dan upeti terkait dana BOS dan BOP, termasuk “pemerasan” oleh pihak tertentu ke sekolah. Kepala-kepala sekolah kerap menjadi korban sekaligus pelaku dari praktik semacam ini. Di Jakarta sejak Kepala SMAN/SMKN di seleksi secara terbuka dalam lelang jabatan, praktik-praktik pungli, setoran, upeti dan pemerasan menurun drastis, apalagi pemprov DKI Jakarta meningkatkan pemeriksaan laporan keuangan BOP 2013 sehingga memberi shock therapy bagi pimpinan sekolah”, ujar Retno Listyarti.
Retno menambahkan, seminar dan diskusi berseri dalam menyongsong revolusi mental dalam dunia pendidikan ini diharapkan dapat memberikan masukan pada pemerintahan yang baru. “Pemerintahan yang baru harus diberikan masukan persoalan-persoalan mendasar dalam pendidikan dasar dan menengah yag harus segera dibenahi. Reformasi birokrasi harus menjadi salah satu agenda dalam membenahi pendidikan di Indonesia”.
Salam Perubahan,
