Yayasan Cahaya Guru (YCG) meminta pemerintah dan DPR untuk menunda pembahasan RUU Sisdiknas pada Prolegnas Prioritas Perubahan 2022. Pemerintah dan DPR perlu memberikan waktu yang cukup kepada publik untuk menggunakan ruang partisipasi yang ada. 

Pemerintah dan DPR juga perlu memastikan ruang partisipasi bermakna memenuhi tiga prasyarat, seperti yang diamanahkan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 Halaman 393). Pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dapat dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapat penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained).

Selain persoalan partisipasi di atas, YCG juga memberikan catatan serius terkait substansi RUU Sisdiknas terutama terkait keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Untuk melihat selengkapnya catatan YCG dapat melihat dokumen berikut: 

Download: Ulasan RUU Sisdiknas YCG.pdf