Yayasan Cahaya Guru

DOWNLOAD KERTAS POSISI

Post by: Admin

ABSTRAK

K E R T A S P O S I S I

MEMANIFESTASIKAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNTUK MEMPERKUAT KERAGAMAN

Kasus-kasus intoleransi yang terjadi diberbagai wilayah Indonesia menunjukan adanya masalah yang serius dalam keragaman dan kebinekaan bangsa. Sementara institusi pendidikan yang semestinya berkontribusi dalam mempromosikan keragaman dan mengembangkan sikap toleran para siswa, dalam beberapa kasus justru turut mengembangkan kebijakan, praktik pengajaran, dan budaya yang mendorong menguatnyaintoleransiterhadapkeragaman.

Dari hasil pengamatan, penelitian, penelusuran, dan analisis yang dilakukan oleh Yayasan Cahaya Guru (YCG), dapat disimpulkan bahwa:

Prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSisdiknas), yang berbunyi: “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa”, sesungguhnya dapat berperan penting dalam mengatasi berbagai masalah keragaman yang ditemukan di lingkungan pendidikan;
Sayangnya, prinsip penyelenggaraan pendidikan tidak disertai dengan ketentuan yang lebih operasional ditingkat Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah dan satuan pendidikan yang dapat menjadi pedoman teknis dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut, baik di ranah kebijakan, diskresi, praktik pengajaran, maupun budaya sekolah;
Selain itu, prinsip penyelenggaraan pendidikan ternyata tidak tersosialisasikan dengan baik, kepada berbagai pemangku kepentingan pendidikan.Tidak ada program-program pengembangan kapasitas, atau program-program di bidang pendidikan lainnya, untuk menginternalisasikan dan mengoperasionalisasikan prinsip penyelenggaraan pendidikan kepada para pemangku kepentingan pendidikan, baik kepada guru, pimpinan sekolah, dinas pendidikan, maupun LPTK;
Berbagai kebijakan atau diskresi, praktik pengajaran, dan budaya pendidikan yang cenderung mendorong adanya segregasi, diskriminasi, atau intoleransi, harus dinilai sebagai bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks ini, peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia, harus ditafsirkan selaras dengan, serta tetap berpedoman pada prinsip penyelenggaraan pendidikan.

Maka dari itu, YCG merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

Prinsip penyelenggaraan pendidikan, yang berisi prinsip demokratis, berkeadilan, non-diskriminatif, hak asasi manusia, nilai kegamaan dan kultural, serta kemajemukan bangsa, harus tetap dipertahankan, dimanifestasikan, dan dioperasionalisasikan ke dalam materi pokok UU Sisdiknas dan seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya, termasuk berbagai kebijakan dan diskresi di bidang pendidikan, baik di tingkat sekolah, pemerintahan daerah, sampai dengan di tingkat pemerintahan pusat. Segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang bertentangan, harus segera dikaji ulang, direvisi, dan diselaraskan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan;
Operasionalisasi prinsip penyelenggaraan pendidikan harus pula diwujudkan melalui berbagai program-program di bidang pendidikan, termasuk tapi tidak terbatas pada: memperkuat sosialisasi, implementasi, dan evaluasi penerapan prinsip penyelenggaraan pendidikan, akreditasi sekolah dan perguruan tinggi, uji kompetensi guru, serta membangun mekanisme pengaduan dan umpan balik yang transparan;
Dalam rangka memanifestasikan dan mengoperasionalisasikan prinsip penyelenggaraan pendidikan, Pemerintah harus senantiasa membuka keterlibatan para pemangku kepentingan pendidikan, termasuk perguruan, keluarga, dan masyarakat umum, dalam merumuskan berbagai peraturan dan kebijakan, serta dalam pengimplementasiannya. Dalam konteks ini, menyelaraskan tafsir terkait peningkatan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dengan berpedoman pada prinsip penyelenggaraan Pendidikan.

Download file Kertas Posisi:

Back