Bandung, 23 - 25 April 2024 - Yayasan Cahaya Guru (YCG) berkomitmen untuk terus mencegah dan menangani tindakan perundungan di lingkungan satuan pendidikan. Hal itu, dibuktikan dengan kolaborasi YCG dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun non-pemerintah, salah satunya adalah dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Dalam Konsinyering Lintas Direktorat, Kementerian, dan Masyarakat untuk Penguatan Diseminasi HAM, 23 hingga 25 April 2024 di Bandung Jawa Barat, Direktur Eksekutif YCG Muhammad Mukhlisin menyampaikan bahwa persoalan perundungan memiliki dampak buruk untuk anak, bahkan untuk masa yang panjang. Hal ini juga membuktikan bahwa penghayatan nilai kemanusiaan dan pemahaman Hak Asasi Manusia masih menjadi tantangan.
Pada kesempatan tersebut, Muhammad Mukhlisin sebagai salah satu narasumber menyampaikan beberapa poin penting terkait dengan bahan diseminasi pencegahan perundungan yang telah dipersiapkan:
Pertama, Mukhlisin menyoroti penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Pendekatan ini dianggap mempermudah akses dan pemahaman informasi bagi berbagai lapisan masyarakat.
Kedua, Mukhlisin juga menekankan bahwa bahan diseminasi ini memiliki keunggulan yaitu fokus pada penguatan pemahaman hak asasi manusia. Hal ini dianggap penting karena akan memberikan perspektif yang lebih luas kepada masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia dalam berbagai konteks kehidupan. Terutama pada pencegahan dan penanganan perundungan.
Ketiga, beliau menyarankan untuk melakukan sinkronisasi dengan peraturan kebijakan terbaru terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, khususnya Permendikbud 46 tahun 2023. Sinkronisasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, dianggap penting untuk memastikan keberlanjutan dan keakuratan informasi yang disampaikan.
Dalam diskusi yang berlangsung, terjadi pertukaran ide dan pengalaman antara para peserta dari berbagai latar belakang. Hal ini mencerminkan semangat kolaborasi yang kuat dalam upaya meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.
“Perundungan dan kekerasan di satuan pendidikan menjadi tantangan yang harus kita selesaikan bersama. Kolaborasi multipihak seperti ini menjadi sebuah keharusan untuk perbaikan iklim keamanan dan keragaman di sekolah” pungkas Muhammad Mukhlisin. [MM]
