Pemerintah telah mengesahkan Kurikulum Merdeka menjadi Kurikulum Nasional 2024. Meski implementasi Kurikulum Merdeka masih memunculkan kebingungan pada guru, dinas pendidikan daerah, orang tua, dan siswa, tampaknya pemerintah tak mau mengindahkan hal-hal semacam itu. Barangkali pemerintah lebih suka menyerahkan sengkarut itu kepada waktu yang akan menjawabnya. Dalih bahwa pemahaman kurikulum tak semudah membalikkan telapak tangan ampuh meredam kritik yang datang dari banyak pihak.
Sebagai guru, saya memiliki catatan soal Kurikulum Merdeka. Pertama, ruh utama dalam kurikulum adalah, ia hadir sebagai landasan, fondasi, pijakan agar langkah menuju cita-cita pendidikan tak kehilangan arah. Sehingga yang kita perlukan adalah dasar filosofis dan tujuan mulia yang harus dicapai pendidikan. Intisari pendidikan ini sudah termaktub di dalam dokumen kurikulum sebelumnya. Fondasi ini tak perlu dibongkar. Namun revisi elemen pembangun di atasnya boleh saja direnovasi, bahkan diganti. Jika dimisalkan sebuah rumah, dinding, atap, dan bagian-bagian lain yang memperindah, boleh saja diubah sama sekali.
Kedua, agar kurikulum berkembang sesuai kebutuhan, kembali pada analogi rumah, yang dikasih ke pengguna bukanlah rumah jadi sebagai sarana keseragaman di tengah keragaman. Kurikulum disajikan sebagai rancang bangun yang memandu langkah-langkah pemelajaran, bukan kitab suci yang tak boleh diutak-atik pada proses implementasinya.
Kegamangan yang dirasakan oleh guru, dinas pendidikan, orang tua, bahkan siswa, adalah hal-hal teknis terkait perangkat pemelajaran seperti pendekatan/metode pemelajaran, evaluasi/asesmen, dan modul ajar. Semua itu adalah elemen dinding, atap, besi atau kayu, unsur rumah di mana setiap daerah memiliki kekhasannya sendiri.
Seluruhnya adalah tentang cara belajar. Kebingungan itu muncul karena gaung fleksibilitas implementasi kurikulum terkesan gimik. Sejumlah guru yang merasa tertekan untuk menyelesaikan kewajiban mengerjakan tugas-tugas online adalah kenyataan di lapangan. Beberapa malah meninggalkan jam pelajaran.
Ketiga, pemerintah melakukan pengkotak-kotakkan yang menciptakan ketimpangan dalam praktik pendidikan. Misalnya, guru penggerak seolah-olah memegang sertifikat bergengsi. Mereka dikesankan sebagai guru yang serba bisa dan didominasi oleh personal-personal muda yang cakap mengoperasikan teknologi. Mereka adalah jagoan-jagoan guru yang akan mengangkat kualitas dan prestasi pendidikan. Kesenjangan muncul, selain kesan paling hebat, guru penggerak memang mendapatkan sejumlah pengistimewaan.
Ketimpangan lainnya terjadi antar sekolah. Sekolah penggerak dianggap telah mampu mempraktikkan pemelajaran ideal. Klasifikasi model ini sudah lama terjadi, hanya beda sebutan saja. Dulu ada namanya Guru Inti Nasional, guru model, atau guru teladan. Di level sekolah ada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, Sekolah Standar Nasional, juga Madrasah Model. Pengkotak-kotakkan ini menebarkan aroma feodalisme. Dampaknya nyata sekali, mereka yang bukan disebut sebagai 'penggerak' merasa tertinggal dan ditinggal.
Keempat, dalam penerapan Kurikulum Merdeka (Kurikulum Nasional 2024), pemerintah menggunakan logika berpikir media sosial. Kita jamak memahami, orang menggunakan media sosial untuk mengabarkan citra diri. Umumnya, mereka memilih kesan terbaik dari dirinya melalui tulisan, gambar atau video. Semakin banyak diceritakan, lebih banyak diklik, kemudian viral, maka akan menguasai jagat pembicaraan.
Narasi citra kesuksesan Kurikulum Merdeka mengalahkan suara-suara kritik terhadapnya. Kewajiban guru mengunduh platform belajar online dan pembuatan video praktik baik pemelajaran yang harus diunggah ke media sosial berhasil mendominasi kisah ampuhnya implementasi Kurikulum Merdeka.
Kurikulum Adalah Peta
Saya juga menganalogikan kurikulum itu laiknya aplikasi map. Bagi orang yang sudah tahu tujuan, aplikasi itu tak benar-benar diperlukan. Seseorang akan punya banyak jalan agar bisa sampai ke tujuan. Aplikasi map itu bisa digunakan seluruhnya, dilihat bagian-bagian tertentu saja, atau bisa saja tak harus digunakan.
Jadi, seperti aplikasi map, kurikulum adalah panduan untuk menunjukkan jalan yang memudahkan semua pihak. Pemerintah berkepentingan, apakah benar, semua orang telah sampai di tujuan? Untuk menjawabnya, pemerintah berkewajiban menyusun standar ketercapaian bahwa tujuan pendidikan berhasil diraih. Berikan kemerdekaan orang-orang berjalan dengan apa, jalan kaki, sepeda motor, mobil, atau alat-alat transportasi lain. Artinya, sekolah merdeka memilih jalan untuk mencapai tujuan pendidikan.
Saya mengapresiasi gagasan rapor pendidikan. Itulah indikator keberhasilan untuk mengetahui apakah semua orang telah meraih tujuan bersama. Asesmen seperti PISA bisa menjadi salah satu acuan. Dan perlu juga didorong, pihak non pemerintah untuk menyusun kategori-kategori keberhasilan lainnya. Jangan hanya percaya pada PISA.
Saya memandang bahwa yang paling diperlukan adalah keadilan pendidikan. Pelatihan-pelatihan pemelajaran ideal memang perlu dilakukan bertahap. Bahkan, mungkin tak cukup dalam satu periode pemerintahan seluruh guru mendapatkan pelatihan itu, namun tak perlu memunculkan kelas-kelas sosial yang menciptakan kesenjangan. Pemerintah perlu fokus pada kualitas pelatihan dan memudahkan guru untuk mengaksesnya.
Apapun ceritanya, anak-anak adalah prioritas utama yang sebaiknya jangan hanya menjadi objek pemelajaran. Anak-anak adalah penyusun kurikulum yang tak kalah hebat. Pengalaman saya misalnya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih sendiri ingin diskusi soal apa. Waktu itu, salah satu siswa menyebut ingin membaca novel dan ia sendiri ingin menceritakannya kemudian. Diskusipun berjalan.
Singkatnya, peristiwa belajar hari itu membekas. Kini, setahun setelahnya, anak yang bersangkutan sudah di SMA, mengabarkan bahwa telah menuntaskan sebuah kisah yang akan dibukukan.
Berkaca dari itu, saya meyakini jika kebebasan memilih sendiri gagasan pemelajaran diberikan seluas-luasnya, betapa banyak karya yang akan muncul atas pilihan sepenuh kesadaran sendiri. Bukankah kemandirian belajar mewujud karena kita memberikan kepercayaan, "Ing Madyo Mangun Karso"? Yang kerap terjadi dalam praktik, ide pemelajaran sepenuhnya milik guru. Anak-anak memang terlibat, tapi dalam bagian-bagian tertentu yang remeh. Padahal ide pemelajaran bisa datang dari pemikiran mereka.
Akhirnya, mari kita percantik dinding, atap, cat, rangka besi atau kayu sesuai dengan kearifan lokal tanpa perlu membongkar fondasi yang sudah ada. Bukankah rumah yang keren adalah rumah yang setiap orang memasukinya merasa damai, tenang, dan menemukan diri? Percayakan saja panduannya, berikan kemerdekaan yang tak setengah-setengah untuk melaksanakannya. Mengingat itu semua, rasa-rasanya Kurikulum Nasional 2024 tak harus lahir prematur.
