10
Jun 2022
MEMAHAMI KEMERDEKAAN BERAGAMA
Post by: Yayasan Cahaya Guru
Share:  
 

RELEVANSI KBB DALAM PENDIDIKAN

MEMAHAMI KEMERDEKAAN BERAGAMA

Setelah mengetahui bahwa kemerdekaan beragama merupakan nilai asli bangsa Indonesia dan bukan produk yang berasal dari barat, kini saatnya kita memahami ruang lingkup kemerdekaan beragama. Pemahaman terhadap ruang lingkup kemerdekaan beragama ini menjadi hal yang sangat penting, bukan hanya agar dapat melihat secara jernih hak-hak beragama yang dimiliki orang lain, tapi justru supaya dapat pula melihat hak-hak beragama kita sendiri. Dengan memahami hak-hak beragama kita sendiri, maka kita mampu mengenali hak-hak beragama orang lain, termasuk kelompok agama minoritas, serta mengenali berbagai persoalan yang dapat menghambat pelaksanaan hak-hak atas kemerdekaan beragama dimaksud.

Dalam banyak kasus, persoalan intoleransi dan pelanggaran hak atas kemerdekaan beragama kerap dipicu oleh kesalahpahaman serta kegagalan dalam mengenali ruang lingkup kemerdekaan beragama. Sehingga kasus-kasus tersebut tidak disadari sebagai suatu persoalan. Jika kita gagal dalam mengenali persoalan-persoalan seputar kemerdekaan beragama, maka dapat dipastikan bahwa kasus-kasus intoleransi dan pelanggaran yang terjadi tidak akan pernah dapat diatasi atau diselesaikan. Yang pada akhirnya, persoalan serupa akan terus berulang.

Ruang lingkup kemerdekaan beragama dapat dipahami melalui beberapa aspek berikut:

  1. Memahami pengertian agama atau kepercayaan;
  2. Memahami ranah dan bentuk kemerdekaan beragama;
  3. Memahami larangan pemaksaan agama;
  4. Memahami pembatasan yang diperbolehkan; serta
  5. Memahami hak orangtua terhadap kemerdekaan beragama anak-anaknya.

Pengertian agama atau kepercayaan

Banyak pihak telah berupaya mendefinisikan agama atau kepercayaan, namun tidak satu pun berhasil menyatukan definisi-definisi tersebut. Oleh karena itu, alih-alih mendefinisikan istilah agama atau kepercayaan, istilah tersebut harus ditafsirkan secara luas, mencakup agama atau kepercayaan theistik, non-theistik, atheistik, tradisional, yang memiliki karakter kelembagaan, agama-agama yang baru dibentuk, keyakinan pribadi, serta yang tidak beragama. Usaha mendefinisikan istilah agama atau kepercayaan secara kaku dan sempit hanya akan menyingkirkan agama atau keyakinan yang berada diluar definisi tersebut, dan pada akhirnya berpotensi melanggar kemerdekaan beragama yang bersangkutan.

Ranah dan Bentuk Kemerdekaan Beragama 

Kemerdekan beragama berada di dalam dua ranah, yakni ranah internal (forum internum) dan ranah eksternal (forum externum). Memahami ranah dan bentuk kemerdekaan beragama dapat membantu kita untuk lebih tanggap dalam menghormati kemerdekaan beragama kita sendiri dan orang lain.

Ranah Internal (Forum Internum)

Kemerdekaan beragama di ranah internal berkaitan dengan hal-hal yang terletak di alam pikiran, nurani, atau  batin, termasuk: 

  • kemerdekaan untuk memeluk, menganut, atau meyakini suatu ajaran agama atau kepercayaan berdasarkan pilihannya sendiri;

  • kemerdekaan untuk berpindah agama, atau bahkan 

  • kemerdekaan untuk tidak beragama atau tidak ber-Tuhan sekalipun.

Kemerdekaan beragama di ranah internal ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable), sekalipun dalam kondisi darurat

Ranah Eksternal (Forum Externum)

Kemerdekaan beragama di ranah eksternal berkaitan dengan hal-hal yang mewujud (manifest), yang dapat dijalankan baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, baik di tempat umum atau tempat pribadi, seperti kemerdekaan untuk:

  • beribadat;

  • membangun rumah ibadat;

  • penggunaan benda ritual dan simbol keagamaan;

  • perayaan hari besar keagamaan;

  • pendidikan atau pengajaran agama;

  • menjalani ketentuan terkait puasa;

  • penggunaan pakaian keagamaan; 

  • penggunaan bahasa keagamaan tertentu;

  • memilih pemimpin keagamaan;

  • diseminasi atau distribusi publikasi keagamaan;

  • penggalangan dana amal keagamaan; serta 

  • berbagai bentuk manifestasi keagamaan lainnya. 

Kemerdekaan beragama di ranah eksternal ini hanya dapat dibatasi dengan alasan-alasan yang diperbolehkan (permissible restriction).

Larangan Pemaksaan Agama 

Dalam konteks kemerdekaan beragama, hal yang paling dilarang adalah melakukan pemaksaan (coercion) keagamaan sehingga dapat melanggar kemerdekaan untuk memeluk, menganut, atau meyakini agama atau kepercayaan, yang berada di ranah internal dan sesungguhnya tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Pemaksaan tersebut dapat berbentuk penggunaan ancaman kekerasan, sanksi pidana, perlakuan atau kebijakan yang diskriminatif, yang ditujukan untuk memaksa orang agar tetap mengikuti, kembali menganut, atau meninggalkan suatu agama atau kepercayaan. 

Perlakuan atau kebijakan yang diskriminatif dapat berupa pembatasan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau akses-akses mendasar lainnya. Terkait hal ini, propaganda perang atau siar kebencian yang didasarkan agama, sehingga dapat mendorong kekerasan, permusuhan, atau diskriminasi terhadap seseorang atau kelompok orang, juga merupakan sesuatu yang harus dilarang.

Pembatasan Yang Diperbolehkan 

Banyak pihak menuduh bahwa menjalankan kemerdekaan beragama sebagai suatu bentuk “kebebasan yang kebablasan”. Seolah-olah dengan menjalankan kemerdekaan agama, semua orang dapat sebebas-bebasnya mempraktikkan agama atau kepercayaan semaunya, sehingga dapat mengganggu kemerdekaan orang lain. Tuduhan demikian jelas sangat keliru! Dalam konteks kemerdekaan beragama terdapat ketentuan yang menjadi dasar pembatasan yang diperbolehkan (permissible restriction)

Hanya saja, ketentuan pembatasan ini hanya boleh diterapkan terhadap kemerdekaan memanifestasikan agama yang berada di ranah eksternal. Pembatasan ini pun hanya diperbolehkan dengan syarat-syarat yang ketat, antara lain: ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, diterapkan secara proporsional, diperlukan dalam suatu masyarakat yang demokratis, untuk melindungi keselamatan umum, ketertiban umum, kesehatan umum, moral umum, atau hak-hak dan kemerdekaan dasar orang lain. Pembatasan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, merupakan pembatasan yang tidak sah, sebaliknya justru merupakan pelanggaran terhadap kemerdekaan beragama.

Terkhusus untuk pembatasan dengan dasar moral umum, konsep moral di sini harus berasal dari beragam tradisi sosial, filosofis, dan agama. Ia tidak boleh hanya didasarkan pada satu tradisi secara eksklusif saja.

Hak Orangtua terhadap Kemerdekaan Beragama Anak-Anaknya 

Orangtua memang diberikan kewenangan istimewa untuk memastikan pendidikan agama bagi anak-anaknya, terutama anak-anak pada usia dibawah 18 tahun. Namun demikian, anak-anak juga memiliki hak atau kemerdekaan untuk memilih agama atau kepercayaan sesuai dengan keyakinannya. Pendidikan agama yang menjadi kewenangan orangtua tidak boleh dipaksakan, dalam hal ini, pendidikan agama harus sesuai dengan kapasitas tumbuh kembang dan untuk kepentingan terbaik anak. Hal ini berarti pula, bahwa pendidikan agama anak tidak boleh secara langsung maupun tidak langsung diintervensi oleh pihak lain, tanpa persetujuan atau dapat melanggar kewenangan yang dimiliki orangtua. [FY]

Back
2023© YAYASAN CAHAYA GURU
DESIGN & DEVELOPMENT BY OTRO DESIGN CO.