19
Aug 2017
Memaknai Keragaman Agama
Post by: Admin
Keragaman agama merupakan bagian dari realitas bangsa Indonesia disamping keragaman suku, ras, dan bahasa. Penjelasan UU Nomor 1/pnps/1965 menyebutkan bahwa meskipun agama-agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu dipeluk oleh sebagian besar penduduk, namun demikian agama-agama lainnya diakui hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Selain agama, ada berbagai bentuk keyakinan atau kepercayaan yang juga hidup, meskipun populasi nya sangat kecil. Bahkan di dalam agama-agama pun hidup suatu mazhab, aliran, denominasi, atau tarekat yang memiliki perbedaan satu sama lainnya, meskipun sebagian besar ajarannya berinduk pada agama yang sama.
Dengan mengenal perbedaan ajaran dan ritual agama yang berbeda, kekeliruan persepsi dan prasangka negatif dapat dihindari. Sebaliknya, banyak kasus intoleransi yang terjadi, didorong oleh mispersepsi dan prasangka negatif terhadap kelompok agama lainnya. Oleh sebab itu, pada pertemuan ini SGK membahas secara khusus bagaimana memaknai keragaman agama dengan teman belajar Febionesta, ahli hukum dari Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
Kegiatan dimulai dengan pendataan secara spontan agama-agama yang diketahui oleh peserta. Dengan dibatasi waktu yang singkat, peserta secara bergantian menuliskan agama-agama yang diketahuinya. Hasilnya, peserta berhasil mendata agama-agama besar di dunia seperti Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Zoroaster, Sikh, Yahudi, dll. Namun, ada juga yang menuliskan organisasi sebagai agama, misalnya NU, Muhammadiyah, Fatayat, dll. Sontak disambut ketawa oleh peserta-peserta lain. 
Febionesta dalam pemaparannya mengungkapkan miskonsepsi pengakuan agama di Indonesia. Salah satunya adalah pernyataan mengenai agama resmi dan tidak resmi. Menurut pria yang akrab disapa Mayong ini miskonsepsi tersebut dampaknya sangat panjang. 
“Pemahaman ini ternyata berimplikasi pada pengecualian hak-hak kewarganegaraan para penganut agama yang dinilai tidak “diakui”. Mulai dari minimnya pengakuan persamaan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan, diskriminasi pelayanan publik, pembatasan hak beragama, bahkan sampai mendorong intoleransi di tengah-tengah masyarakat.” Tegas Febionesta.
Menurut Febionesta, di masa lalu, demi mendapatkan layanan kependudukan, para penganut agama atau kepercayaan minoritas terpaksa mencatatkan salah satu dari agama yang “diakui” ke dalam kolom agama di KTP-nya. Meskipun pada kenyataannya mereka masih mempraktikkan agama atau kepercayaan asalnya.
Praktek administrasi kependudukan yang hanya mengakui lima agama ternyata didorong oleh adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 477/74054 tanggal 18 Nopember 1978 tentang Petunjuk pengisian kolom Agama. Dimana disebutkan bahwa bagi masyarakat yang tidak menganut salah satu dari kelima agama yang resmi diakui oleh pemerintah, maka kolom agama pada formulir perdaftaran perkawinannya cukup diisi dengan tanda garis pendek mendatar atau (–). Padahal jika diteliti lebih seksama, penyebutan 6 macam agama, antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan  Khonghucu,  di dalam Undang-Undang tersebut adalah untuk menjelaskan agama-agama yang dipeluk oleh hampir seluruh penduduk Indonesia yang dilindungi dari potensi penyalahgunaan atau penodaan agama.
“Satu-satunya perundang-undangan yang menyebut macam-macam agama adalah Undang-Undang Nomor 1/pnps/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Namun, perlu kembali ditegaskan, sebagaimana dijelaskan oleh Mahkamah Kontitusi, bahwa Undang-Undang ini tidak membatasi pengakuan atau perlindungan hanya terhadap enam agama akan tetapi mengakui semua agama yang dianut oleh rakyat Indonesia. Dengan demikian, praktik administrasi kependudukan yang hanya mengakomodasi pengisian kolom agama terhadap enam agama, tidak memiliki dasar yang sah menurut hukum.” Tegas pengacara YLBHI tersebut. 
Para peserta ternyata baru menyadari bahwa selama ini masyarakat banyak yang miskonsepsi terhadap pernyataan agama diakui dan tidak diakui. Dan dampaknya adalah tindakan intoleransi dan diskriminasi yang tidak manusiawi.
 

Foto-foto kegiatan:

Febionesta, ahli hokum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menjadi teman belajar

 

Para peserta sedang berlomba menulis berbagai agama yang diketahui di kertas flipchart

Hasil pendataan spontan agama-agama yang diketahui oleh peserta (1)

Hasil pendataan spontan agama-agama yang diketahui oleh peserta (2)

Hasil pendataan spontan agama-agama yang diketahui oleh peserta (3)

Para peserta berdiskusi dengan Ibu Henny Supolo

Back
2018© YAYASAN CAHAYA GURU
DESIGN & DEVELOPMENT BY OTRO DESIGN CO.